Fungsi Legislatif DPR

3 min read

DPR adalah salah satu lembaga tertinggi di Republik Indonesia, bersama dengan MPR, DPR memiliki banyak wewenang dalam pemerintahan di Negara ini. Lalu, tahu tidak apa saja fungsi Legislatif DPR? Nah, kebetulan sekali jika kamu belum tahu, kamu bisa membaca ulasan lengkapnya di bawah ini yuk!

DPR sendiri adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan memang DPR memiliki tugas untuk mewakili suara hati rakyat Indonesia. Meski belakangan anggota Dewan DPR sendiri lebih mementingkan kelompok atau partai namun tugas utama Dewan DPR adalah untuk mewakili apa yang ada dipikiran rakyat Indonesia dan mengambil segala keputusan berdasarkan kepentingan banyak orang.

Pengertian DPR

Mungkin masih banyak rakyat Indonesia yang tidak tahu apa pengertian dari DPR. Meski mungkin tahu bahwa DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat tapi tak bisa dipungkiri jika banyak yang tidak mengetahui dengan pasti pengertian dari DPR itu sendiri.

Sebenarnya DPR adalah suatu lembaga yang dimiliki oleh Negara dan memegang kekuasan legislatif. Pada Undang Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 dan dijelaskan pada Pasal 19 yang tertera di ayat 1, 2 hingga ayat 3 menyebutkan jika setiap anggota DPR akan dipilih lewat pemilihan umum, sama seperti saat memilih pimpinan daerah dan Presiden beserta Wakil Presiden Indonesia.

Susunan pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini sendiri sudah diatur di dalam sebuah undang undang yang akan disidangkannya setidaknya dalam satu kali selama setahun. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini sendiri merupakan sebuah lembaga di dalam Negara ini yang memiliki susunan kedudukan, fungsi, tugas dan juga kewajiban untuk mewakili suara hati rakyat.

Oleh sebab itu namanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat lalu disingkat dengan DPR

Latar Belakang Terbentuknya DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat )

DPR RI sudah memulai sejarahnya sejak awal pembentukan Komite Nasioan Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP. Lembaga ini didirikan oleh Presiden pertama kita Pak Soekarno pada 12 Agustus 1945, artinya lembaga ini didirikan 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Gedung Kesenian yang ada di Pasar Baru Jakarta.

Sedangkan tanggal peresmian KNIP atau Komite Nasioan Indonesia Pusat ini pada akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya DPR RI ( Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ) yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 1945. Karena KNIP ini sendiri merupakan cikal bakal lahirnya DPR RI.

KNIP melangsungkan sidang perdananya untuk menyusun nama nama dewan pimpinannya dan hasil dari rapat ini memperoleh putusan :

Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Ketua KNIP

Mr. Sutardjo Kartohadikusumo sebagai Wakil Ketua I

Mr. J. Latuharhary sebagai Wakil Ketua II

Adam Malik sebagai Wakil Ketua III

Kini KNIP berganti nama yang sekarang lebih kita kenal dengan nama DPR RI.

Kedudukan DPR

Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dituliskan pada Tahun 1945, pada Pasal 20 ini menyebutkan jika Kedudukan dari DPR RI adalah sebagai lembaga Negara pembuat undang undang. Atau sebagai lembaga legislatif Negara.

Namun banyak sekali buu yang menyatakan jika DPR ini mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi di Indonesia yang kedudukannya setara dengan MPR, MA mau pun yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Undang Undang No. 27 tahun 2009 pasal 68.

Susunan Keanggotaan DPR

DPR terdiri dari anggota partai politik yang semuanya dipilih berdasarkan dengan hasil pemilihan umum. Hal ini dinyatakan di dalan pasa 21 Undang Undang No. 8 Tahun 2012 yang menyebutkan mengenai Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa terdapat kursi anggota DPR sebanyak 560 orang.

Di dalam pasal 22 ini sendiri dinyatakan jika daerah pemilihan anggota DPR yakni provinsi, kota atau kabupaten, atau pun pada gabungan kota dan kabupaten. Setiap daerah setidaknya akan mendapatkan  3 kursi paling sedikit dan 10 kursi paling banyak untuk memilih anggota DPR nya.

Masa jabatannya sendiri adalah selama 5 tahun untuk anggota DPR yang secara resmi terpilih dan melakukan sumpah atau janji jabatan yang dipandu oleh ketua MK. Proses ini akan dilakukan pada saat sidang Paripurna DPR.

Tugas dan Wewenang DPR

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ini sendiri memiliki tugas untuk memenuhi fungsinya sebagai legislasi, seperti di bawah ini :

  1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun Prolegnas atau Program Legislasi Nasional.
  2. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut fungsinya sebagai legislasi adalah untuk menyusun dan juga membahas Rancangan Undang Undang atau RUU.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tugas dan wewenang untuk menerima RUU yang diajukan melalui DPD yang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, hubungan pusat dan daerah, penggabungan daerah, pengeloaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Energu hingga memastikan keuangan pusat dan derah memiliki keseimbangan.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tugas dan wewenang untuk membahas mengenai RUU yang diusulkan oleh Presiden atau pun DPD yang bersangkutan.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan Undang Undang bersama dengan Presiden untuk kemudian memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan atau pun tidak menyetujui mengenai peraturan pemerintah pengganti UNdang Undang yang diajukan oleh Presiden hingga akhirnya diputuskan untuk ditetapkan menjadi Undang Undang atau tidak.

Fungsi DPR Sebagai Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat atau lebih dikenal dengan singkatannya yakni DPR merupakan sebuah lembaga yang dimiliki oleh Negara Indonesia dan berperan sebagai perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga tertinggi di Negara ini.

Jika dilihat dari Undang Undang Dasar 1945 yang ada pada Pasal 20 A ayat 1, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif adalah seperti berikut ini :

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Legislatif memiliki fungsi untuk memegang kekuasan di dalam membentuk Undang Undang yang akan digunakan dan diberlakukan di Negara ini.

Sedangkan jika dilihat dari fungsi anggarannya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagai dewan atau lembaga yang membahas serta memberikan persetujuan pada perencanaan anggaran yang diajukan. Dewan Perwakilan Rakyat di sini juga memiliki wewenang untuk menolak rancangan undang undang mengenai APBN yang diajukan oleh Presiden.

Lebih dari itu Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi sebagai pengawasan yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang yang dibentuk atau disetujui berikut dengan Anggaran Belanja Negara atau ABN yang sudah disetujui, apakah berjalan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang ada.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki wewenang dan tugas yang tinggi di dalam Negara untuk memberikan persetujuan sekaligus pengawasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Nah, itu dia pembahasan kali ini mengani fungsi legislatif DPR sebagai salah satu lembaga tertinggi di Indonesia, semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan materi yang berikutnya, yang pasti akan berguna dan bermanfaat untuk kalian semua.

Artikel Lainnya :

Fungsi Legislatif DPR Rating: 5 Diposkan Oleh: Pembaca
SELAMAT DATANG
Hai Sobat Rumusguru.Com. Untuk Masukan, Saran, Kerja Sama dan Pertanyaan Silahkan Hubungi Kami Melalui Email Ini Ya Sobat admin@rumusguru.com