Ami Alhasani Jika menginginkan dunia raihlah dengan ilmu, Jika menginginkan akhirat raihlah dengan ilmu, jika ingin keduanya raihlah dengan ilmu

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

3 min read

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertical. Lebih lengkapnya simaklah pembahasan kami mengenai Materi Makalah Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Secara Horisontal dan Vertikal di bawah ini.

Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Konsep Pembagian Kekuasaan di indonesia
Konsep Pembagian Kekuasaan di indonesia

Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia telah diatur sepenuhnya dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertical.

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan horizontal adalah distribusi kekuasaan sesuai dengan fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembagian kekuasaan negara secara horizontal dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah pusat terjadi antara lembaga lembaga publik yang setara.

Selain perubahan setelah perubahan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945, ini adalah perubahan dalam klasifikasi kekuasaan negara, yang umumnya terdiri dari tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif). ) dalam enam kekuatan.

Kekuasaan Konstitutif

Kekuatan konstituen adalah kekuatan untuk berubah dan juga untuk menetapkan hukum dasar.

Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ditegaskan dalam Pasal 3, ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuatan untuk menegakkan hukum dan implementasi pemerintah negara bagian. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia akan memiliki kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD”

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuatan/kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang ditegaskan dalam Pasal 20, ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang”.

Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif / kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan.

Kekuasaan ini berada di/atau di pegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang ditegaskan dalam pasal 24, paragraf 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung pengadilan tertinggi dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, pengadilan agama , lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan administrasi negara dan oleh pengadilan konstitusional. “

Kekuasaan Eksaminatif/Inspektif

Kekuasaan Eksaminaif adalah kekuasaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan serta tanggung jawab untuk keuangan negara.

Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang ditegaskan dalam Pasal 23 E (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan & tanggung jawab mengenai keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri.”

Kekuasaan Monoter

Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan moneter, untuk mengatur dan memelihara keteraturan sistem pembayaran dan untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran .

Kekuatan ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia, ditegaskan dalam Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara memiliki bank sentral yang komposisi/susunan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan kemerdekaan diatur oleh undang-undang. “

Pembagian kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintah daerah terjadi antara lembaga daerah yang setara, terutama antara pemerintah daerah (kepala daerah / wakil kepala daerah) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Di tingkat provinsi, pembagian kekuasaan terjadi antara pemerintah provinsi (gubernur / wakil gubernur) dan DPRD provinsi.

Sementara di tingkat kabupaten / kota, pembagian kekuasaan terjadi antara pemerintah kabupaten / kota (bupati / kecamatan atau walikota / wakil walikota) dan DPRD kabupaten / kota.

Baca Juga : Tahap-Tahap Perjanjian Internasional

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan sesuai dengan levelnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing dengan pemerintah daerah, masing-masing provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki pemerintah daerah, diatur oleh undang-undang.

Atas dasar ketentuan ini, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia, Indonesia, terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten / kota).

Dalam pemerintahan daerah, distribusi kekuasaan secara vertikal juga ditentukan oleh pemerintah pusat.

Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota dibentuk dengan koordinasi, arahan, dan pengawasan pemerintah pusat di bidang administrasi maupun di daerah.

Distribusi kekuasaan yang vertikal muncul sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip desentralisasi di negara Indonesia.

Di bawah prinsip ini, pemerintah pusat mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan juga kabupaten / kota) untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintah mereka sendiri di daerah mereka, dengan pengecualian urusan pemerintah yang berada di bawah wewenang pemerintah.

Pemerintah pusat, yaitu otoritas dalam kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, agama, moneter dan fiskal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18, Ayat 5, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan otonomi mereka semaksimal mungkin, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Apa yang dimaksud dengan Pembagian kekuasaan secara vertikal?

Pembagian kekuasaan vertikal adalah pembagian kekuasaan sesuai dengan levelnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.

Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing dengan pemerintah daerah, masing-masing provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki pemerintah daerah, diatur oleh undang-undang.

Apa yang di maksud dengan pembagian kekuasaan secara horisontal?

Pembagian kekuasaan horizontal adalah distribusi kekuasaan sesuai dengan fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembagian kekuasaan negara secara horizontal dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah pusat terjadi antara lembaga lembaga publik yang setara.

Demikianlah pembahasan kami mengenai Materi Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Secara Horisontal dan Vertikal. Semoga bermanfaat.

Ami Alhasani Jika menginginkan dunia raihlah dengan ilmu, Jika menginginkan akhirat raihlah dengan ilmu, jika ingin keduanya raihlah dengan ilmu
Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Rating: 5 Diposkan Oleh: Pembaca