Ilham Zulfikar Bangkit, mulailah melangkah untuk mencapai cita-citamu yang indah dan jangan lupa senangkanlah dirimu !

Konsep Pembagian Kekuasaan

2 min read

Konsep Pembagian Kekuasaan

Kekuasaan menjadi hal yang penting bagi suatu negara karena memiliki wewenang untuk mengatur jalannya negara sendiri. Lebih lengkapnya simaklah pembahasan kami mengenai Materi Makalah Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Secara Vertikal Lengkap di bawah ini.

Konsep Pembagian Kekuasaan

Kekuasaan menjadi hal yang penting bagi suatu negara karena memiliki wewenang untuk mengatur jalannya negara sendiri.

Di Indonesia, pembagian kekuasaan terdiri dari dua bagian, yaitu distribusi kekuasaan horisontal dan vertikal. Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh UUD 1945.

Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pemisahan kekuasaan secara horizontal adalah distribusi kekuasaan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan fungsi lembaga-lembaga tertentu.

Pemisahan kekuasaan di tingkat pemerintah pusat, setelah amandemen UUD 1945, melihat pergeseran dari tiga kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) menjadi enam kekuatan dan kekuasaan negara, yaitu:

  1. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara untuk menegakkan hukum, dan presiden adalah pemilik kekuasaan pemerintah berdasarkan UUD 1945.
  2. Kekuatan legislatif adalah kekuatan untuk merumuskan undang-undang. Kekuasaan ini terletak pada legislatif, sering disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Kekuatan yudikatif adalah kekuatan negara untuk menyelenggarakan keadilan untuk menegakkan keadilan dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
  4. Kekuatan konstitusional adalah kekuatan negara untuk mengamandemen dan menentukan UUD 1945, dan diatur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  5. Otoritas Pemeriksaan / Inspeksi: kekuatan untuk melakukan tinjauan dan tanggung jawab manajemen terkait dengan keuangan publik. Kekuatan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung Auditor.
  6. Kekuatan dan kekuatan moneter adalah kekuatan negara untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter, mengatur dan memelihara sistem pembayaran, dan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kekuatan ini dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Baca juga: perbedaan antara Kutub Utara dan Selatan

Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah suatu bentuk pembagian kekuasaan berdasar dari tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan, antara beberapa tingkatan pemerintahan yang ada.

Tertera di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan jika “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan dari adanya ketentuan di atas itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota).

Dalam pemerintahan daerah, berlangsung juga pembagian kekuasaan secara vertikal yang telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan yang terjadi antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota, terjalin dengan namanya koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal ini sendiri muncul sebagai salah satu bentuk konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan adanya asas tersebut, maka pemerintah pusat bisa menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) dalam rangka untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang ada dan terjadi di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

  • Yang memang masih menjadi urusan atau kewenangan pemerintah pusat seperti :
  • Politik luar negeri
  • Pertahanan
  • Keamanan
  • Yustisi
  • Agama
  • Moneter, hingga
  • Fiskal

Hal itu sendiri juga sudah ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Asas Desentralisasi


Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurusi urusan rumah tangganya sendiri, berdasar dari adanya prakarsa dan aspirasi dari rakyat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi untuk suatu pemerintah daerah.

Desentralisasi itu sendiri sebenarnya menjadi istilah dalam suatu bentuk keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan bentuk kewenangan.

Dengan adanya desentralisasi ini sendiri mampu memberikan dampak yang bagus atau efek yang positif dalam rangka pembangunan daerah yang memang bisa dikatakan masih tertinggal di dalam suaru negara, hingga daerah otonom tersebut bisa mandiri dan secara otomatis mampu untuk bisa memajukan pembangunan nasional.

Bagaimana setelah kita membaca penjelasan tentang konsep pembagian kekuasaan tentunya kita sudah memahaminya bukan? untuk menambah pengetahuan kita lagi baca juga Ciri-Ciri Masyarakat Pedesaan Menurut Talcot Parsons

Ilham Zulfikar Bangkit, mulailah melangkah untuk mencapai cita-citamu yang indah dan jangan lupa senangkanlah dirimu !
Konsep Pembagian Kekuasaan Rating: 5 Diposkan Oleh: Pembaca

Fungsi Hati

Ilham Zulfikar
3 min read

Siklus Krebs

Ilham Zulfikar
3 min read

Membran Sel

Ilham Zulfikar
2 min read