Ami Alhasani Jika menginginkan dunia raihlah dengan ilmu, Jika menginginkan akhirat raihlah dengan ilmu, jika ingin keduanya raihlah dengan ilmu

Teori Kekuasaan Negara John Locke dan Montesquieu

2 min read

Teori John Locke

Suatu negara tentu saja memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatur semua warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial rakyatnya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi simaklah pembahasan kami mengenai Materi Makalah Teori Kekuasaan Negara John Locke dan Montesquieu Lengkap di bawah ini.

Teori Kekuasaan Negara John Locke dan Montesquieu

Suatu negara tentu saja memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Negara Indonesia memiliki kekuatan untuk mengatur semua warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial rakyatnya.

Kekuasaan negara digunakan sebagai kewenangan negara dalam implementasi sistem pemerintahan. Pemerintah dalam arti luas adalah semua hal yang dilakukan oleh negara dalam rangka kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

Ada dua teori yang membentuk dasar pemisahan kekuasaan suatu negara. Tujuan dari distribusi kekuasaan adalah untuk menghindari kekuasaan absolut dan pembagian tanggung jawab negara sehingga menjadi lebih efisien dan efektif.

Teori John Locke

Teori kedaulatan rakyat oleh John Locke mengasumsikan bahwa orang-orang memegang kekuasaan tertinggi di negara mana pun. Prinsip ini juga berfungsi sebagai referensi bagi kemunculan negara-negara demokratis di dunia.

John Locke menolak bahwa satu-satunya otoritas hanya milik raja. Dia mengusulkan membagi kekuasaan negara menjadi beberapa bagian untuk membangun keseimbangan dalam pemerintahan, dan berharap bahwa itu tidak akan sampai pada pemerintahan totaliter.

John Locke, dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Goverment” mengusulkan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu:

  • Kekuasaan legislatif adalah kekuatan dan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menguraikan.
  • Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan suatu negara untuk menegakkan hukum atas pelanggaran hukum.
  • Kekuasaan Federative, yang merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan eksternal.

Baca Juga : Iklim Junghuhn

Teori Montesquieu

Montesquieu secara tajam membedakan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam bukunya L’Esprit de Lois ( Jiwa Undang Undang) ).

Montesquieu mengatakan bahwa ketiga kekuatan atau kekuasaan tersebut harus dilaksanakan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dapat mencegah satu kekuatan dari campur tangan yang lain.

Montesquieu sampai pada kesimpulan bahwa eksekutif dikaitkan dengan legislatif atau kehakiman, atau bahwa ini tidak menciptakan kebebasan dengan legislatif. (Montesquieu, 1993: 45)

Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga jenis dengan teori “Trias Politica”, yaitu:

  • Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dan membentuk undang-undang.
  • Kekuatan eksekutif, itulah kekuatan untuk menegakkan hukum.
  • Kekuasaan yudisial, yaitu kekuasaan untuk membela hukum, termasuk kekuasaan untuk memutuskan setiap pelanggaran hukum oleh warga negara.

Baca Juga : Iklim Oldeman

John Locke dan Montesquieu

Locke dan Montesquieu memiliki konsep kekuasaan legislatif yang sama, tetapi konsep eksekutif dan peradilan lainnya secara fundamental berbeda, berikut ini penjelasannya :

  • Penilaian eksekutif oleh Locke adalah kekuatan yang mencakup peradilan, karena penilaian tersebut menyiratkan penerapan hukum, sedangkan otoritas federal adalah kekuatan untuk melakukan hubungan eksternal sendiri.
  • Montesquieu, kekuasaan eksekutif termasuk kekuasaan federal, karena hubungan eksternal mencakup kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudisial haruslah kekuasaan yang independen dan terpisah dari eksekutif.
  • c. Faktanya, sejarah menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan di permukaan Montesquieu sedang diterima secara luas dan diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.
Apa klasifikasi kekuasaan menurut Montesquieu?

1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dan membentuk undang-undang.
2. Kekuatan eksekutif, itulah kekuatan untuk menegakkan hukum.
3. Kekuasaan yudisial, yaitu kekuasaan untuk membela hukum, termasuk kekuasaan untuk memutuskan setiap pelanggaran hukum oleh warga negara.

Apa klasifikasi kekuasaan menurut John Locke ?

1. Kekuasaan legislatif adalah kekuatan dan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menguraikan.
2. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan suatu negara untuk menegakkan hukum atas pelanggaran hukum.
3. Kekuasaan Federative, yang merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan eksternal.

Demikianlah pembahasan kami mengenai Materi Makalah Teori Kekuasaan Negara Teori John Locke dan Montesquieu. Baca juga Iklim Junghuhn. Semoga bermanfaat.

Ami Alhasani Jika menginginkan dunia raihlah dengan ilmu, Jika menginginkan akhirat raihlah dengan ilmu, jika ingin keduanya raihlah dengan ilmu
Teori Kekuasaan Negara John Locke dan Montesquieu Rating: 5 Diposkan Oleh: Pembaca