Wewenang MPR Setelah Amandemen

3 min read

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disingkat dengan nama MPR adalah sebuah lembaga legislative bicameral. Lembaga ini adalah salah satu lembaga paling tinggi di Negara yang ada pada sistem ketatanegaraa Indonesia.

Setelah terjadi amandemen yang dilakukan pada UUD 1945, anggota MPR ini terdiri dari dua jenis yaitu anggota DPR dan DPD.

Pada masa sebelum reformasi MPR menjadi lembaga paling tinggi di Indonesia. MPR sendiri akan bersidang paling setiap lima tahun sekali di ibu kota Negara.

Tugas dan Wewenang MPR Setelah Amandemen

Sebelum adanya amandemen yang dilakukan pada Undang Undang Dasar 1945, Kewenangan MPR hanya meliputi menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis Garis besar dan haluan Negara, selain itu bertugas untuk memilih dan mengangkat Presiden dan wakilnya.

Namun setelah adanya Amandemen, wewenang MPR adalah sebagai berikut :

1.) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

Wewenang MPR yang pertama adalah, MPR memiliki kewenangan khusus dalam melakukan pengubahan pada Undang Undang. Di dalam proses pengubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini setiap anggota MPR bisa memberikan usul mengenai pengubahan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersama dengan bentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Pengubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan diusulkan untuk kemudian diajukan setidaknya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang ada. Untuk setiap usul pengubahannya sendiri akan diajukan dengan cara tertulis. Di sini akan ditunjukkan secara jelas pasal mana saja yang diusulkan untuk diubah. Di sini juga harus dibeberkan alasannya.

Usul tersebut akan diajukan pada pimpinan MPR untuk diperiksa kelengkapan mau pun semua persayratan yang dibutuhkan. Biasanya persyaratannya meliputi jumlah pengusul serta pasal apa saja yang diusulkan untuk dilakukan perubahan beserta dengan alasan mengapa pasal tersebut harus segera diubah.

Untuk waktu pengubahannya sendiri biasanya dibutuhkan waktu hingga 30 hari sejak usulan tersebut diterima oleh Pimpinan MPR. Selama 30 hari ini pimpinan MPR akan melakukan rapat dengan pimpinan fraksi dan juga pimpinan Kelompok Anggota MPR guna melakukan pembahasan mengenai kelengkapakan persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan keputusan apakah akan menyetujui atau tidak mengenai usulan pengubahan tersebut.

Namun apabila usul pengubahan tersebut dianggap tidak memenuhi sayarat dan kelengkapan yang dibutuhkan. Maka Pimpinan MPR akan memberitahukan mengenai penolakan usul tersebut dengan cara tertulis. Yang nantinya akan diberikan pada pihak pengusul serta dengan alasannya.

Akan tetapi apabila usulan pengubahan dianggap memenuhi syarat kelengkapan maka pimpinan MPR pun akan melakukan sidang paripurna dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya setelah usulan pengubahan diterima.

Dalam 14 hari Anggota MPR haruslah sudah menerima salinan dari usul pengubahan. Pastinya sudah memenuhi syarat dan kelengkapan yang dibutuhkan. Sebelum sidang paripurna MPR dilangsungkan.

Sidang ini akan memutuskan mengenai pengubahan pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika mendapatkan persetujuan hingga

sebesar 50% dari seluruh jumlah anggota. Ditambah 1 anggota lain.

2.) Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum

MPR mempunyai wewenang untuk melantik Presiden dan juga wajilnya melalui hasil pemililihan umum yang dilakukan pada sidang paripurna MPR. Jika pada masa sebelum reformasi, MPR menjadi lembaga paling tinggi. Dengan tugas dan juga kekuasaan yang dimiliki untuk memilih Presiden dan juga Wakil Presiden.

Akan tetapi sejak reforsmasi terjadi kewenangan ini pun kemudian dicabut sendiri oleh pihak MPR. Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke 7 dilakukan untuk memutuskan hal tersebut pada tanggal 9 November 2001.

Putusan mengenai hal ini ada pada Pasal 6A ayat (1) yang menyebutkan jika Presiden dan Wakilnya akan dipilih sendiri oleh rakyat Indonesia.

Wewenang yang dimiliki oleh MPR adalah untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, pada saat masa jabarannya masih berlangsung. DPR adalah lembaga yang dapat mengusulkan tentang pemberhentian Presiden dan Wakilnya menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MPR akan menerima usulan mengenai pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang diberikan oleh DPR. Untuk kemudian MPR akan melakukan sidang paripurna 30 hari selambat-lambatnya setelah menerima usulan tersebut.

MPR akan menerima usulan tersebut jika dilengkapi dengan adanya putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan jika Presiden atau Wakil Presiden tersebut terbuksi sudah melakukan sebuah pelanggaran hukum. Seperti penghianatan pada Negara, melakukan tindakan penyuapan dan  korupsi hingga melakukan tindakan pidana yang berat. Presiden dan Wakil Presiden juga dapat diusulkan untuk diberhentikan jika melakukan perbuatan yang tercela dan terbukti tidak memenuhi syarat untuk menjadi Presiden atau Wakil Preseden.

Usulan mengenai pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden ini akan dihadiri setidaknya ¾ dari seluruh jumlah anggota. Dan untuk mencabut posisi Presiden atau Wakil Presiden harus mendapatkan persetujuan setidaknya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir pada rapat paripurna.

3.) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

Apabila seorang Presiden diberhentikan dari jabatannya, atau berhenti dari jabatannya dikarenakan beberapa hal seperti telah mangkat atau sudah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya pada masa jabatannya. Maka Presiden secara otomatis akan digantikan oleh Wakilnya hingga masa jabatannya berakhir.

Apabila terjadi kekosongan pada jabatan Presiden. Maka MPR akan segera melakukan sidang paripurna. Sidang ini dilaksanakan untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden untuk menyelesaikan tugasnya.

Untuk hal ini MPR sendiri tidak bisa melangsungkan sidang karena Presiden telah bersumpah menurut agama. Dan juga berjanji di depan rapat paripurna DPR sengan bersungguh-sungguh. Maka dalam hal ini DPR tidak akan mengadakan sebuah rapat karena Presiden atau Wakil Presiden yang telah mengambil sumpah di depan MPR dan Mahkamah Agung.

4.) Memilih Wakil Presiden

Pada saat terjadi kekosongan di kursi Wakil Presiden. Maka MPR pun akan melangsungkan sidang paripurna. Setidaknya dalam waktu 60 hari untuk melakukan pemilihan bagi Wakil Presiden yang kedua. Calon yang diusulkan sendiri akan diberikan oleh Presiden jika jabatan Wakil Presiden kosong.

5.) Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Jika Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat melanjutkan jabatannya dikarenakan mangkat, sakit atau dalam kondisi yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Atau jika Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan karena sebuah alasan maka MPR akan melakukan sidang paripurna dalam 30 hari selambat-lambatnya. Tentu saja sidang ini dilangsungkan dengan tujuan memilih Presiden atau Wakil Presiden.

Untuk memilih pasangan calon Presiden beserta dengan Wakil Presiden nya ini. Biasanya akan diusulkan oleh partai politik. Atau pun berasal dari gabungan partai politik yang pasangannya mendapatkan suara paling banyak pertama dan paling banyak kedua. Yang dihasilkan pada pemilihan umum sebelumnya. Dan akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden hingga masa jabatannya selesai.

Di dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dapat melanjutkan tugasnya pada masa jabatannya secara bersama sama. Maka tugasnya sendiri akan digantikan oleh beberapa menteri. Menteri yang dimaksudkan ini adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri hingga Menteri Pertahanan. Yang akan menggantikan tugasnya untuk sementara waktu sebelum dipilih kembali Presiden pengganti.

Demikian kewenangan yang dimiliki oleh MPR setelah amandemen, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya yang pastinya sangat menarik untuk ditunggu.

Artikel Lainnya :

Wewenang MPR Setelah Amandemen Rating: 5 Diposkan Oleh: Pembaca
SELAMAT DATANG
Hai Sobat Rumusguru.Com. Untuk Masukan, Saran, Kerja Sama dan Pertanyaan Silahkan Hubungi Kami Melalui Email Ini Ya Sobat admin@rumusguru.com